Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AI Dalam Pemerintahan

Ekspektasi masyarakat terhadap teknologi yang lebih mudah diakses dan efisien semakin meningkat di berbagai bidang, termasuk layanan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeksplorasi model layanan AI dalam pemerintahan dengan interaksi yang lebih modern dan terintegrasi.

AI sebagai Pendorong Transformasi Digital

Saat ini, teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin banyak dipertimbangkan sebagai pendorong utama bagi transformasi ini. Dengan kemampuannya dalam meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi, dan perancangan kebijakan, AI memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam menjalankan misinya. Namun, mereka harus memastikan bahwa layanan tersebut berpusat pada manusia, dapat dipercaya, transparan, etis, dan bertanggung jawab.

AI dalam Pemerintahan: Peluang & tantangan

Kemajuan AI saat ini didorong oleh daya komputasi yang semakin kuat dan ketersediaan teknologi cloud yang mempermudah penerapannya. Selain itu, seiring dengan ledakan data digital, terdapat berbagai aplikasi AI yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, antara lain:

AI Dalam Pemerintahan
Adopsi Artificial Intelligence di Indonesia
  1. Interaksi Digital yang Lebih Baik dengan Layanan Publik

Masyarakat kini terbiasa dengan model layanan mandiri digital di sektor swasta, seperti persetujuan kartu kredit instan atau aplikasi online. Generative AI yang dapat menghasilkan konten seperti teks dan gambar, memungkinkan layanan yang lebih luas dan personalisasi yang lebih baik. Namun, pemerintah juga harus menyadari bahwa tidak semua orang berinteraksi secara digital dan harus menyediakan opsi layanan omnichannel yang inklusif.

  1. Proses yang Lebih Sederhana dan Efisien

Pemerintah kini mulai mendesain ulang proses tradisional dan pola pikir dalam bekerja. Penerapan AI memungkinkan optimalisasi proses internal pemerintahan, mulai dari pengelolaan informasi, sumber daya manusia, keuangan, hingga keamanan dan akses. Dengan meningkatkan efisiensi layanan, pegawai pemerintah dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menangani tugas yang lebih bernilai tambah bagi masyarakat.

  1. Pembuatan Kebijakan Berbasis Data

Pemanfaatan AI dan analitik data semakin membantu pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dan berbasis wawasan akurat. Pendekatan berbasis data memungkinkan regulasi yang lebih efektif terhadap industri dan pemahaman yang lebih dalam terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Baca juga: Bagaimana Bisnis Menggunakan AI dan manfaatnya

Meningkatnya penggunaan AI di sektor swasta juga memberi keuntungan bagi pemerintah dalam mengadopsi teknologi ini. Berdasarkan laporan Deloitte US Global State of AI in the Enterprise 2022, 79% dari pemimpin bisnis yang disurvei telah menerapkan AI dalam operasional mereka. Artinya, ekosistem AI sudah berkembang, dan pemerintah memiliki berbagai solusi yang dapat diterapkan serta tenaga ahli yang dapat menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan sektor publik.

Namun, seiring dengan semakin luasnya penerapan AI dalam sektor publik, transparansi harus menjadi prioritas utama. Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan AI dalam pemerintahan, institusi publik perlu mengembangkan mekanisme yang menjamin penggunaan AI yang bertanggung jawab dan dapat dipahami oleh publik.

Membangun Transformasi yang Berpusat pada Manusia

Pemerintah saat ini memiliki peluang besar untuk mentransformasi layanan publik dengan memanfaatkan AI. Aplikasi AI dapat membantu menyederhanakan pengalaman masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan—seperti pencatatan kelahiran atau kematian—dengan mengintegrasikan sumber daya dan mengantisipasi kebutuhan mereka. Namun, agar pemanfaatan AI tetap berpusat pada manusia dan dapat dipercaya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah berikut:

• Meningkatkan Kemampuan Berbagi Data

Lembaga pemerintah harus berkolaborasi untuk menghilangkan silo data dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta dengan cara yang aman dan transparan.

• Meningkatkan Literasi AI dan Upskilling

Pegawai pemerintahan harus diberikan pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan AI serta memahami dampaknya terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan.

• Memperkuat Tata Kelola Data

Pemerintah harus memastikan bahwa tata kelola data mencakup penggunaan AI yang bertanggung jawab, dengan memastikan data dikumpulkan dan digunakan secara transparan, adil, dan etis, serta tetap melindungi privasi masyarakat.

• Menciptakan Kerangka Regulasi yang Dinamis

Dengan perkembangan teknologi AI yang lebih cepat dibanding regulasi, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan implikasi teknologi ini dan bekerja sama dengan ekosistem sektor swasta untuk merancang regulasi yang tepat guna.

Masa Depan Pemerintahan

Dalam penerapan AI dan teknologi baru lainnya, aspek manusia dan teknologi harus dapat saling melengkapi untuk menciptakan dampak yang lebih besar, tanpa saling meniadakan. Kekhawatiran terhadap AI, baik dari segi risiko maupun kemampuan, tidak seharusnya menghambat sektor publik dalam mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan layanan pemerintahan.

Dengan begitu banyak manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun generasi baru pemerintahan yang lebih cerdas dan inovatif. AI dan teknologi digital lainnya, jika dipadukan dengan kreativitas manusia, memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi berbagai tantangan masyarakat secara lebih efektif.

dengan fondasi serta tata kelola yang tepat, AI dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sejak akarnya, bukan sekadar mengobati gejala yang muncul.

💬 Bagikan pendapat Anda di kolom komentar!

🔗 Baca selengkapnya tentang peran AI lainnya di sini: https://kattegat.ai/blog-standard/

4 Comments

Leave a comment